Nama Jurnal: Publiciana Frekwensi terbitan 6 Bulanan DOI prefix 10.36563 Print ISSN 1979-0295 Online ISSN 2502-7336 Editor-in-chief Slamet Hariyanto Penerbit Universitas Tulungagung Pengelola Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung
1. Hak cipta atas artikel apa pun dipegang oleh penulisnya. 2. Penulis memberikan jurnal, hak publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk membagikan karya dengan pengakuan atas kepenulisan dan publikasi awal karya tersebut dalam jurnal ini. 3. Penulis dapat membuat pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan dari publikasi awalnya di jurnal ini. 4. Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena hal itu dapat mengarah pada pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan. 5. Artikel dan materi terkait yang diterbitkan didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
Urgensi Keamanan Dan Pertahanan : Implementasi Kebijakan Kamtibmas Pada Tempat Wisata Desa Miru
Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mengkaji implementasi kebijakan Kamtibmas pada Tempat Wisata Desa Miru dalam perspektif teori Van Meter & Van Horn. Sistem pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan oleh Tempat Wisata di Desa Miru masih sangat dibutuhkan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang strategis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan subjek penelitian yaitu Wisata Desa Miru. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik observasi, forum grup diskusi dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, standar kebijakan Kamtibmas dalam sistem keamanan dan pertahanan di Tempat Wisata Desa Miru belum berjalan dengan optimal sebab masih belum memiliki SOP secara khusus baik itu dari Kepala Desa maupun dari pihak-pihak yang terlibat seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kedamean. Dengan demikian, demi terwujudnya kondisi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang optimal dan kondusif, maka anggota Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bertugas di tiap-tiap sudut Tempat Wisata Desa Miru harus menjalankan tugas di desa binaannya dengan efektif lagi demi terciptanya situasi Kamtibmas desa yang kondusif.
Copyright (c) 2024 Fierda Nurany, Laili Dwi Agustina, Annastya Putri Kirana, Devira Winar, Irma Renata, Ananda Naufal, Rifdah Dwi Ismah
Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah (Studi pada Destinasi Wisata Balong Kawuk Desa Sumberejo Kulon Kabupaten Tulungagung).
Didalam penelitian kajian ini penulis memfokuskan ada tiga aspek/elemen utama yang ad ada didalam kebijakan pengembangan ekowisata yang ada di Wisata Balong Kawuk Desa Sumberejo Kulon Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan pada studi implementasi sebelum adanya pandemic Covid 19 di Indonesia. Dilihat dari segi teorities, dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Edward III sebagai grand teori ekowisata. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer adalah hasil dari wawancara dan sumber data sekunder adalah berubpa file file dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis data Miles dan Huberman.. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa kendala seperti belum adanya monitoring dan juga evaluasi progam diklat oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tulungagung, jumlahnya anggaran operasional yang masih sedikit didalam pengembangan pariwisata daerah yang ada di Kabupaten Tulungagung. Akan demikian, secara umum implementasi yang terjadi sudahlah cukup baik, dan diwujudkan dalam bentuk pengembangan pariwisata baik destinasi wisata maupun pendukung wisata yang ada.
A, The THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN INCREASING THE INCOME OF THE DAIRY CATTLE FARM COMMUNITY
This research aims to describe and explore the problems of the dairy farming community related to their low income and the efforts of the government of Kemiri Village, Jabung District, Malang Regency in overcoming these problems. This research uses a qualitative approach and case study strategy, data collection using in-depth interviews, field observations and utilizing secondary data documentation, then processed and analyzed using the Miles and Huberman interactive model where data validity uses data credibility standards. From the research results it can be concluded that the dairy farming business can still attract public interest, efforts to increase the quantity and quality of milk production still need assistance in terms of facilities and infrastructure. The conclusion shows that the work of dairy farmers is an important livelihood in the research location, the causal factors low income due to varied cattle ownership, inadequate road access, high livestock operational costs, cattle diseases and other supporting equipment. The village government's efforts include utilizing existing natural resources and strengthening social institutions. However, there are obstacles faced, including farming experience, milk filtering equipment, and varying cow ownership. Keywords: Village Government, Community Income, Dairy Cow Milk, Dairy Cattle Farmers
Keywords: Village Government, Community Income, Dairy Cow Milk, Dairy Cattle Farmers
Copyright (c) 2025 Ahmad Virdiansyah Ahmad
Penerapan Smart Environment Pada Program Kampung Iklim Gemas Implan Guna Mewujudkan Kota Tangerang Sebagai Smart City
Realisasi ketercapaian Kebijakan Smart Environment pada Kampung Gemas Implan sudah cukup signifikan tetapi belum terealisasikan semua. Realisasi ketercapaian Kebijakan Smart Environment pada Kampung Gemas Implan sudah sekitar 80% program yang sudah terealisasikan. Hambatan yang dirasakan oleh Kampung Iklim Gemas Implan adalah kurangnya penerapan teknologi pada penerapan Smart Environment di Kampung Gemas Implan sehingga tidak adanya energy berkelanjutan yang dihasilkan oleh kampung tersebut. Keterbatasan pada pengelolaan sampah dan limbah yang masih dilakukan secara manual ini menjadi hal yang serius. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian Penerapan Smart Environment Pada Program Kampung Iklim Gemas Implan dalam mewujudkan Kota Tangerang sebagai Smart City. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat yaitu pengadaan energi berkelanjutan sudah cukup baik tetapi pengelolaannya belum ada, adanya kegiatan yang menunjang dalam mengatasi proteksi lingkungan hidup, keterbatasan teknologi dalam pengelolaan sampah dan limbah serta penyediaan air dan sanitasi yang sudah terealisasi dengan baik.
Motivasi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Tegal Kunir Kidul Kabupaten Tangerang
Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih kurangnya kecepatan pelayanan dan kurangnya disiplin pegawai, yang mengindikasikan masalah dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri sebagai salah satu dimensi motivasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi pelayanan publik dalam pelayanan publik di Desa Tegal Kunir Kidul Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan teori James L. Perry yang dikembangkan oleh Xiaohua (2008). Dengan menggunakan Lima dimensi motivasi pelayanan publik yaitu Pemenuhan kebutuhan diri sendiri (self-fulfillment), Kewenangan pengambilan keputusan (policy-making), Minat terhadap publik (public interest), Ketertarikan melayani (attraction to service), Perasaan yang menunjukkan simpatik (compassionate) . Guna mendapatkan data di lapangan, dengan cara penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis data secara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian dimensi pemenuhan kebutuhan diri sendiri masih kurang baik, yang ditandai dengan rendahnya kedisiplinan dan keterlambatan dalam pelayanan. Sementara itu, dimensi lainnya menunjukkan hasil yang lebih positif, seperti Kewenangan pengambilan keputusan, minat terhadap publik, Ketertarikan melayani dan Perasaan yang menunjukkan simpatik yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa perlunya adanya peningkatan kesadaran pegawai terhadap pemenuh kebutuhan diri sendiri untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Desa Tegal Kunir Kidul Kabupeten Tangerang.
Copyright (c) 2025 Indah Agustin Pradana Pradana
Public Service Motivation Pada Layanan Rumah Sakit Bunda Sejati Jatiuwung
Pada aktivitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bunda Sejati Jatiuwung masih terdapat kemungkinan ketidakpuasan pasien atas pelayanan yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Pegawai Rumah Sakit Bunda Sejati, tidak semua dari pegawai memiliki Public Service Motivation yang baik, meskipun jika dilihat dari kewajiban dan tanggung jawabnya dituntut untuk melayani masyarakat dan kepentingan publik secara maksimal. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui Public Service Motivation pada Layanan Rumah Sakit Bunda Sejati Jatiuwung dan ingin mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada Public Service Motivation pada Layanan Rumah Sakit Bunda Sejati Jatiuwung. Masalah dalam penelitian ini adalah Public Service Motivation pada Layanan Rumah Sakit Bunda Sejati Jatiuwung dan hambatan-hambatan yang terjadi pada Public Service Motivation pada Layanan Rumah Sakit Bunda Sejati Jatiuwung. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisisi kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan pengamatan pengguna objek penelitian ini pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pihak Rumah Sakit sangat mengupayakan dalam keberhasilan Public Service Motivation sesuai dengan 5 indikator pemenuhan kebutuhan sendiri, kewenangan pengambilan keputusan, minat terhadap publik, keterkaitan melayani, perasaan yang menunjukkan simpatik yaitu : 1) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sendiri yang baik antara pegawai serta memberikan yang terbaik kepada pegawai dan pasien, 2) mengambil keputusan dengan berjenjang yaitu dari pelaksana, penanggung jawab atau koordinator dan manajer, 3) minat terhadap publik sudah cukup baik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat atau pasien, 4) keterkaitan melayani yang ada di Rumah Sakit Bunda Sejati adalah dengan mengumpulan angket, survei dan kotak saran, 5) melayani pasien dengan tagline 4C (cihuy cepatnya, cihuy mudahnya, cihuy nyamannya, cihuy ramahnya). Adapun hambatan yang ditemui yaitu dari segi pengetahuan masyarakat atau pasien, komunikasi antara pegawai dan perbedaan pendapat.Pada aktivitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bunda Sejati Jatiuwung masih terdapat kemungkinan ketidakpuasan pasien atas pelayanan yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Pegawai Rumah Sakit Bunda Sejati, tidak semua dari pegawai memiliki Public Service Motivation yang baik, meskipun jika dilihat dari kewajiban dan tanggung jawabnya dituntut untuk melayani masyarakat dan kepentingan publik secara maksimal. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui Public Service Motivation pada Layanan Rumah Sakit Bunda Sejati Jatiuwung dan ingin mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada Public Service Motivation pada Layanan Rumah Sakit Bunda Sejati Jatiuwung. Masalah dalam penelitian ini adalah Public Service Motivation pada Layanan Rumah Sakit Bunda Sejati Jatiuwung dan hambatan-hambatan yang terjadi pada Public Service Motivation pada Layanan Rumah Sakit Bunda Sejati Jatiuwung. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisisi kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan pengamatan pengguna objek penelitian ini pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pihak Rumah Sakit sangat mengupayakan dalam keberhasilan Public Service Motivation sesuai dengan 5 indikator pemenuhan kebutuhan sendiri, kewenangan pengambilan keputusan, minat terhadap publik, keterkaitan melayani, perasaan yang menunjukkan simpatik yaitu : 1) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sendiri yang baik antara pegawai serta memberikan yang terbaik kepada pegawai dan pasien, 2) mengambil keputusan dengan berjenjang yaitu dari pelaksana, penanggung jawab atau koordinator dan manajer, 3) minat terhadap publik sudah cukup baik terhadap pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat atau pasien, 4) keterkaitan melayani yang ada di Rumah Sakit Bunda Sejati adalah dengan mengumpulan angket, survei dan kotak saran, 5) melayani pasien dengan tagline 4C (cihuy cepatnya, cihuy mudahnya, cihuy nyamannya, cihuy ramahnya). Adapun hambatan yang ditemui yaitu dari segi pengetahuan masyarakat atau pasien, komunikasi antara pegawai dan perbedaan pendapat.
Public Service Motivation, Rumah Sakit, Pegawai, Masyarakat, Kepentingan Publik
Etika Pelayanan Publik dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Babakan Kota Tangerang
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika pelayanan publik dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Babakan Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pelayanan publik dalam pelayanan administrasi kepndudukan di Kelurahan Babakan Kota Tangerang berdasarkan 4 indikator etika pelayanan terutama dari segi keadilan dan kesetiaan masih belum cukup baik dan perlu ditingkatkan. Hal ini didasarkan dari beberapa pernyataan masyarakat yang masih merasakan nepotisme dalam pelayanan serta pegawai yang kurang disiplin ketika jam kerja berlangsung. Namun dari segi persamaan hak dan pertanggungjawaban sudah cukup baik, hal tersebut didasarkan dari puasnya masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh pegawai.
Etika, Pelayanan Publik, dan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
Persepsi Masyarakat Dalam Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024)
Kepemimpinan perempuan pada calon gubernur Jawa Timur 2024 dinilai mulai menunjukkan kualitas yang baik, terutama dalam hal visi misi strategis dan keberanian mengambil kebijakan progresif. Dukungan masyarakat terhadap calon perempuan semakin meningkat, didorong oleh keberhasilan mereka dalam membangun komunikasi politik yang inklusif dan fokus pada isu-isu prioritas. Tujuan penelitian ini adalah membahas dan menganalisis tentang keberhasilan peran perempuan sebagai pemimpin menurut persepsi masyarakat menurut 4 indikator dari teori Robbins yaitu Kharisma, Motivasi Inspiratif, Stimulasi Intelektual, dan Perhatian yang individual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan sumber data primer yang terdiri dari observasi dan wawancara melalui masyarakat setempat. Hasil dan pembahasan Masyarakat cenderung memiliki persepsi positif terhadap pemimpin perempuan calon gubernur 2024 apabila menunjukkan kharisma, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Karakteristik ini dinilai mampu mengatasi bias gender, memperkuat legitimasi kepemimpinan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan perempuan dalam membawa perubahan dan memberikan solusi inovatif untuk menuju perubahan yang akan datang
vm PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP STUNTING PADA BALITA (STUDI KASUS: NAGARI LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
This research was motivated by the extent of the community’s perception of stunting among This research was motivated by the extent of the community's perception of stunting among toddlers in Nagari Lumpo, IV Jurai District, Pesisir Selatan Regency. The aim of this research is to describe the public's perception of stunting in toddlers (Case Study: Nagari Lumpo, IV Jurai District, Pesisir Selatan Regency). This research uses functional structural theory according to Talcott Parsons. This discussion of functionalism will begin with the four AGIL schemes. The results of research on Community Perceptions of Stunting in Toddlers in Nagari Lumpo, IV Jurai District, Pesisir Selatan Regency, there are two community groups, namely; First, the perception of communities related to stunted toddlers, which includes; Stunting is a disease, stunting makes families feel ashamed and stunting makes children's families feel excluded. Second, the general public's perception (not having a family relationship with a stunted toddler) includes; Stunting is malnourished children, stunting is parents who cannot take care of their children and stunting comes from families that don't live a clean life. Keywords: Perception, Stunting, Society, Toddlers
Keywords: Perception, Stunting, Society, Toddlers
Copyright (c) 2024 meri Viona, Waza Karia
Collaborative Governance Dalam Proses Pengembangan Desa Migran Produktif Di Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
Berdasarkan hasil penelitian dari pelaksanaan kolaborasi multi sektor yang melihatkan beberapa aktor kolaborasi diantaranya pemerintah, privat sektor dan masyarakat dalam pengembangan desa migran produktif di Desa Betak Kalidawir Tulungagung Jawa Timur. Adapun yang melatar belakangi tesis ini adalah adanya kompleksitas permasalahan di Desa migran yang indikasinya berasal dari warga desa yang mejadi pekerja migran serta anggotra keluarga yang ditinggakan di rumah.. untuk menganalisis permasalahan diatas, peneliti menggunakan rujukan teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Gash N anshel 1980 dalanm buku Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik, Retno Sunu Astuti,2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan induktif terhadap seluruh proses penelitian untuk mendapatkan hipotesis dan temuan-temuan baru serta sesuai dengan teori para ahli yang relevan dengan konteks permasalahan penelitian Hasil penelitan menunjukkan bahwa Collaborative Governance Dalam Proses Pengembangan Desa Migran Produktif di Desa Betak Kalidawir yang melibatkan pemerintah desa, pihak terkait , privat sektor dan masyarakat berlangsung dengan baik dan mampu menciptakan sinergi dalam pengembangan program. Masing -masing aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Desmigratif menunjukkan perannya dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ketersediaan berbagai prasarana yang dibangun atas hasil kolaborasi memberikan dukungan tersendiri bagi kesuksesan program. Pemerintah desa berperan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program, peran stake holders memainkan perannya dengan penuh tanggung jawab, peran privat sektor juga memainkan peranya dengan profesional kemudian masyarakat (civil society ) sebagai sasaran program berperan sebagai partisipan sekaligus menjadi bagian program yang ikut berkontribusi mendukung suksesnya program. Hal yang paling menonjol adalah bahwa Pemerintah Desa Betak masih menugaskan petugas desa khusus dalam upaya pengembangan Desa Migran Produktif.
Peran Pasar Tradisional Desa Bendilwungu Dalam Meningkatkan Perekonomian Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa
Peranan Pasar Tradisional Desa harus terus dijaga eksistensinya. Dengan berkembangnya Pasar Tradisional Desa memberikan peluang untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat ditengah-tengah kehidupan masyarakat desa. Pasar Tradisional Desa berusaha untuk membangun perekonomian masyarakat termasuk didalamnya adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan pedagang serta masyarakat desa sekitar pasar. Namun demikian dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia perdagangan dewasa ini, hal ini membuat pedagang dan masyarakat desa sekitar Pasar Tradisional mengalami kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang memadai dengan berdagang di Pasar Tradisional Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa Peran Pasar Tradisional Desa Bendilwungu dalam meningkatkan perekonomian menuju kesejahteraan masyarakat desa, serta beberapa faktor yang mempengaruhi.Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi,wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang diapakai menggunakan analisa data model interaktif. Hasil dari penelitian ini adalah Peran Pasar Tradisional Desa sesuai Peraturan Menteri no.20 tahun 2012 mencakup tiga hal yakni Fasilitas Pasar Tradisional Desa, Transaksi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah Regulasi Pemerintah, pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar Tradisional Desa.
Copyright (c) 2024 Andri Wahyudi, Puguh Achmad Fauzi
Evaluasi Kesesuaian Program Pelatihan pada UPT BLK Tulungagung
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian antara kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Tulungagung dan bagaimana strategi untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Tulungagung melalui UPT BLK Tulungagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelusuran data dilakukan pada 138 alumni peserta pelatihan di UPT BLK Tulungagung. Penelusuran data difokuskan pada wilayah yang terdata memiliki jumlah alumni pelatihan terbanyak, yaitu pada Kecamatan Kedungwaru, Kauman, dan Boyolangu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan UPT BLK Tulungagung terdapat kesesuaian antara program pelatihan alumni dengan pekerjaan alumni sebesar 70%. Hal ini menunjukkan efektivitas program pelatihan pada unit kerja tersebut cukup baik dan dapat menyesuaikan kebutuhan pasar kerja. Rekomendasi untuk transformasi UPT BLK Tulungagung dalam meningkatkan efektivitas pelatihan kepada pencari kerja dilakukan dengan menerapkan konsep 6R, yaitu rekolaborasi, redesain materi pelatihan, reformasi kelembagaan, reorientasi sumberdaya manusia, rebranding reputasi UPT BLK, serta revitalisasi fasilitas sarana dan prasarana.
Copyright (c) 2024 Annisa Nurul Hakim, Ahmad Ibnu Riza, Reni Sri Hapsari
UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR MODERN
PP Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan nasional bagi daerah dalam penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan modern. Selanjutnya, pedoman teknisnya diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008. Perkembangan dan fenomena pasar modern di Kabupaten Tulungagung dengan skala minimarket maupun super-market telah membawa dampak nyata social ekonomi bagi masyarakat. Kedepan, dimungkinkan akan berkembang kepada tumbuhnya hypermarket yang bisa membawa dampak negatif bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyikapinya melalui Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern. Penelitian ini berusaha menganalisa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui rumusan masalah: Bagaimana implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2010 dalam upaya pemerintah daerah melindungi dan memberdayakan pasar tradisional dari ancaman keberadaan pasar/toko modern? Serta faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap implementasi Perda tersebut? Disamping teori otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, penelitian ini dibekali dengan pemahaman tentang azas, tujuan penelitian yakni untuk menambah referensi, konsep pilihan kebijakan bagi pemerintah lokal dalam upaya pengelolaan pasar tradisional maupun pasar modern serta melengkapi komparasi strategi kebijakan daerah pada umumnya dalam menangani permasalahan-permasalah sejenis. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, wawancara berbekal interview guide dilakukan secara indepth dengan melibatkan peneliti sendiri sebagai subyek penelitian. Analisa dilakukan dengan metode interaktif melalui tahapan : pengumpulan, reduksi,verifikasi dan penyajian data. Miles dan Huberman (2004). Untuk keabsahan data, dilakukan dengan melakukan tahapan: credibility, transferability, dependability dan confirmability.
MODEL MEKANISME PENGELOLAAN ARSIP DI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TULUNGAGUNG
Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari permasalahan arsip. Hal ini terjadi pada kantor pemerintah dan swasta bahkan rumah tangga dan perorangan, niscaya akan terlibat dengan arsip. Arsip merupakan suatu kumpulan catatan secara tertulis (warkat) yang disimpan secara sistematis sehingga memudahkan dalam penemuan kembali. Kearsipan merupakan bagian pekerjaan kantor yang sangat penting. Informasi tertulis yang tepat harus tersedia apabila diperlukan agar kantor dapat memberikan pelayanan yang efektif. Kearsipan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu kantor. Dari hasil kajian ini akan diketahui hal-hal sebagai berikut : (1) sistem Penyimpanan Arsip di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung adalah menggunakan sistem kombinasi antara sistem nomor dan sistem subjek.(2) azas penyimpanan arsip di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung adalah azas kombinasi antara azas sentralisasi dan azas desentralisasi, (3) peralatan dan perlengkapan yang digunakan di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung adalah filling cabinet, almari, snelhechter, map, guide, dan lain-lain (4) prosedur pengelolaan arsip di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung adalah semua arsip yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan pemilahan, untuk memisahkan arsip asli, duplikat dan non arsip, setelah itu, dilakukan pendataan arsip yang dibuat dalam Daftar Pertelaan Arsip, selanjutnya dilakukan pembungkusan arsip yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak arsip dan terakhir dilakukanlah penyimpanan yaitu dengan meletakkan kotak arsip tersebut pada rak arsip yang terdapat pada ruang penyimpanan arsip., (5) prosedur penyimpanan arsip di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung adalah dengan cara menyusun arsip dalam folder menurut kode klasifikasi kemudian folder tersebut dimasukkan dalam kotak arsip in aktif dan di susun secara vertikal pada rak arsip dalam ruangan dengan pengaturan suhu yang telah ditentukan, (6) prosedur penemuan kembali arsip di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung yaitu dengan mengetahui subjek atau pokok masalah dan tahunnya, mencari nomor urut agenda surat dalam buku agenda, mencari arsip dalam snelhechter sesuai dengan pokok masalah dan tahunnya, setelah snelhechter ketemu langkah selanjutnya mencari arsip yang diperlukan dalam snelhechter sesuai dengan nomor urut buku agenda (7) kendala-kendala yang dihadapi di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung antara lain tenaga-tenaga SDM, sarana dan prasarana, kurangnya perhatian arsiparis terhadap penataan arsip.
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) MASYARAKAT DESA SAMIR DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT
Menciptakan hidup sehat sebenarnya sangatlah mudah serta murah, apabila dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan apabila mengalami gangguan kesehatan cukup mahal. Hidup sehat merupakan hal yang seharusnya diterapkan oleh setiap orang, mengingat manfaat yang ditimbulkan akan sangat banyak, mulai dari konsentrasi kerja, kesehatan dan kecerdasan anak sampai dengan keharmonisan keluarga. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan – kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan–kegiatan kesehatan di masyarakat. Dari 10 indikator PHBS, hasil penelitian pada masyarakat desa Samir diketahui bahwa ada 7 indikator yang telah memenuhi target PHBS dan ada 3 indikator yang hasilnya berada dibawah target/dibawah 70%. Hasil selengkapnya: 1. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (100%), 2. Bayi di beri ASI ekslusif (17%), 3. Menimbang balita setiap bulan (100%), 4. Ketersediaan air bersih (84,1%), 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun (100%), 6. Ketersediaan jamban sehat (82,3%), 7. Memberantas jentik nyamuk (70,5%), 8. Makan buah dan sayur (52%), 9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari (100%),10. Tidak merokok dalam rumah (40%) Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan PHBS terutama yang menghambat adalah: Tingkat pendidikan, dan kurangnya sarana kesehatan.
EVALUASI PERMASALAHAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI DAERAH ASAL KABUPATEN TULUNGAGUNG
Masalah pengangguran merupakan masalah utama di Indonesia yang sulit dipecahkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka pengangguran yang semakin hari semakin bertambah. Tingginya angka pengangguran di Indonesia, menjadikan pemerintah menetapkan pasar kerja luar negeri sebagai alternatif strategis dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui Program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Perlu disadari oleh semua masyarakat khususnya keluarga maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) itu sendiri bahwa jenis pilihan penyambung keberlangsungan hidup keluarganya memiliki resiko yang tinggi. Sering kali permasalahan sosial menjadi hal yang bisa sewaktu – waktu mengancam Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya. Tidak hanya terjadi kasus di daerah tujuan akan tetapi implikasi permasalahan sosial seringkali muncul didaerah asalnya. Didukung oleh Musni Umar (2011) bahwa TKI PLRT perempuan yang sudah berkeluarga, menimbulkan permasalahan dalam keluarga ketika meninggalkan rumah tangga dalam waktu lama, seperti anak-anak tidak terurus dan terhenti pendidikannya, dan suami menikah lagi.Sementara itu, perempuan mengalami kesepian di tempat bekerja, sehingga sering terjadi kasus perselingkuhan dengan TKI laki-laki atau dengan majikan atau anak majikan. Memperhatikan permasalahan calon TKI maupun TKI saat berada di luar negeri (pada keluarga di daerah asal), maka diperlukan strategi khusus dalam mengatasi permasalahan sosial yang dialami TKI dan Keluarganya di daerah asal. Keterlibatan pihak lain yang lebih memiliki kewenangan seperti peran pemerintah daerah seharusnya mampu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti TKI dan keluarganya serta penyalur tenaga kerja luar negeri sehingga permasalahan sosial tersebut tidak berimbas negatif kepada pahlawan devisa. Berbagai kebijakan berupa program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, memberikan layanan informasi, memberikan layanan sosial, dan memberikan perlindungan sosial kepada mereka dan keluarga yang berada di daerah asal. Untuk ini perlu dirancang strategi program dan kegiatan yang antisipatif terhadap permasalahan TKI tersebut.
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah Asal
Konflik akan terjadi apabila ada perbedaan pemahaman antara dua orang atau lebih terhadap berbagai perselisihan, ketegangan, kesulitan-kesulitan diantara para pihak yang tidak sepaham. Konflik juga bisa memicu adanya sikap berseberangan (oposisi) antara kedua belah pihak dimana masing-masing pihak memandang satu sama lainnya sebagai lawan/penghalang dan diyakini akan mengganggu upaya tercapainya tujuan dan tercukupinya kebutuhan masing-masing. Terlepas dari banyaknya penyebab terjadinya konflik, perbedaan latar belakang kedua belah pihak hingga terjadi konflik, perbedaan kepentingan diantara individu dalam kelompok/ masyarakat yang kesemuanya saling terkait dalam realita sosial yang kompleks. Konflik bukanlah sesuatu yang haru dihindari, dianggap momok yang menakutkan dalam kehidupan berorganisasi melalakukan kaus, dipandang sebagai dinamisator dalam setiap aktifitas organisasi itu sendiri, tanpa konflik organisasi akan mati dan dengan adanya konflik organisasi akan hidup dan berkembang.
Masyarakat pedesaan akan berbeda dengan masyarakat kota gaya hidup, pandangan hidup, perilaku termasuk kelembagaan masyarakat dan kepemimpinannya. Begitu juga struktur sosial, proses sosialnya, mata pencaharian, pola perilaku juga berbeda dengan masyarakat kota. Sistem mata pencaharian masyarakat pedesaan tak lepas dari perkembangan kebudayaan masyarakatnya. Pergeseran dari pertanian ke sektor jasa dan perdagangan merupakan fenomena yang layak. Tak terelakan dalam kehidupan masyarakat desa. Demikian pula sering iita jumpai mata pencaharian di desa makin bervariasi sementara kultur dan tata nilai serta daya dukung lahan cenderung tetap. Bergitu juga budaya dan sistem religi masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota. Untuk itulah masyarakat desa selalu menarik untuk didalami.
Dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonesia ada 2 visional yang harus diperhatikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Penyelenggaraan Negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan diatara lembaga-lembaga Negara dan makin jauh dari cita-cita demokrasi dan kemerdekaan yang ditandai dengan berlangsungya sistem kekuasaan yang bercorak absolute karena wewenang dan kekuasaan Presiden berlebihan yang melahirkan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga terjadi krisis multidimensional pada hamper seluruh aspek kehidupan. GBHN secara ideologis bertujuan sebagai wadah permusyawaratan rakyat yang membahas rencana untuk lima tahun ke depan, suatu master plan yang tidak hanya dibahas oleh tim sukses para capres ataupun cawapres, akan tetapi dibicarakan oleh seluruh elemen rakyat melalui berbagai proses kanalisasi pemikiran kebangsaan, politik maupun ekonomi yang tersebar dalam fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN DESA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH
Pemberdayaan merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu pergerakan [ movement] untuk menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya.Strategi pemberdayaan masyarakat tersebut tidak dapat di implentasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan. Dalam kaitan tersebut pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus actor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Otonomi daerah yang bertujuan untuk membangun partisipasi yang seluas-luasnya agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal; maka harus dibarengi dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar. Pemberian otonomi yang diwujudkan dalam UU No.32 Tahun 2004, merupakan perwujudan dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka demokrasi dimana daerah Kabupaten/ Kota merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat, diberikan keleluasaan untuk berekspresi menyangkut kebutuhan daerahnya sendiri guna memperlancar pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan pelaksanaan asa desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang membagi kekuasaan secara vertical.
Masyarakat atau bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bersifat prural dan heterogin, baik dari suku bangsa, etnis, agama dan kepercayaan, kondisi ini menjadikan warga negara memiliki cara berfikir berperilaku berbeda sesuai dengan keyakinan dalam memperjuangkan kepentingan, mewujudkan keinginan sesuai dengan perkembangan stuasinya, Factor-faktor tersebut secara sendiri-sendiri dan atau bersamaan mengakibatkan munculnya konflik, mulai dari konflik yang bersifat potensi dan pribadi sampai dengan yang berbentuk fisik dan massal didasari perbedaan kepentingan-kepentingan untuk saling mengalahkan dan menghancurkan satu sama lain, apabila dibiarkan sesuai kecenderungannya Ilmu pengetahuan dalam pandangan islam adalah hasil usaha manusia melalui akal, hati nurani dan kesadaran serta dengan bantuan panca indra yang disusun secara sistematis untuk memahami gejala atau fenomena alam, baik mengenai ke-Tuhan-an, manusia (social) dan alam raya (kealaman) berdasarkan pemberitahuan Al-Qur’an, sejauh dapat
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH
Pemerintahan daerah yang demokratis dapat dikaji dari dua aspek, yakni aspek tataran proses maupun aspek tataran substansinya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dikatakan demokratis secara proses, apabila pemerintahan daerah yang bersangkutan mampu membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam semua pembuatan maupun pengkritisan terhadap sesuatu kebijakan daerah yang dilaksanakan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dikatakan demokratis secara substansial apabila kebijakan-kebijakan daerah yang dibuat oleh para penguasa daerah mencerminkan aspirasi masyarakat. Perda tentang mekanisme partisipasi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan sampai saat ini belum eksis, namun telah ada usaha-usaha untuk merintis dan membuka jalan kearah dapat dilakukannya partisipasi masyarakat secara kritis dan konstruktif melalui email dan hot line; Partisipasi masyarakat mempunyai kontribusi yang cukup signifikan Untuk mencegah dan mengeliminir terjadinya praktek KKN dalam pembentukan kebijakan-kebijakan daerah, namun patut disesalkan sampai saat ini partisipasi masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat terealisir.
PELAKSANAAN PENGHIJAUAN KOTA DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG
Pembanguan Nasional yang berkelanjutan dimaksudkan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan generasi-generasi yang akan datang. Pelaksanaan penghijauan kota merupakan salah satu usaha pelaksanaan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan dengan melalui program pembibitan dan pelaksanaan penghijauan kota. Perkembangan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu memanfaatkan sumber daya alam, secara baik, berkelanjutan, merehabilitasi lingkungan, mengendalikan kerusakan pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. pelaksanaan penghijauan kota meliputi: program kebon bibit kecamatan, gerakan bedengan seribu bibit, gerakan sejuta pohon, penghijauan kota yang meliputi pertamanan, penanaman pohon lindung dan hutan kota.
PENINGKATAN POTENSI SUMBER DAYA APARATUR DAERAH
Menjadikan aparatur yang professional dalam rangka menunjukkan kapasitas, identitas serta potensi tersembunyi yang ada dalam setiap aparatur menjadi bahan pemikiran yan penting dalam peningkatan potensi sumber daya manusia khususnya dipemerintah daerah pada saat ini. Aparatur dituntut untuk mampu memaksimalkan kapasitas potensial yang dimilikinya, kemudian diaplikasikan secara langsung kedalam tugas pokok dan fungsi mereka sebagai sosok customer atau pelayan yang responsive terhadap keinginan, keperluan atau kebutuhan para pelanggannya baik internal maupun eksternal. Era reformasi membawa perubahan yang tidak kalah besarnya terutama bagi pemerintah selaku eksekutif, sebagai lembaga pelayanan masyarakat, pemerintah atau birokrasi menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh institusi politik melalui lembaga legislatif dengan masyarakat riil yang secara langsung menerima dan menikmati pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Tidak seperti era sebelumnya dimana birokrasi dengan mudah mengendalikan dua kekuatan tersebut, maka kini sebaliknya birokrasilah yang berada dalam kendali dan pengawasan keduanya. Implementasi UU No. 22/1999 mengenai Pemerintah Daerah memiliki implikasi serius bagi pelayanan publik didaerah. Peningkatan tuntutan publik harus disertai dengan peningkatan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya. namun demikian yang paling utama dalam menentukan kapasitas daerah adalah kemampuan sumber daya manusia antara lain: adanya aspek kepemimpinan yang cukup tinggi, adanya motivasi kerja pegawai yang cenderung baik, adanya komitmen terhadap pekerjaan yang cukup tinggi.
PROSPEK PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT DI TULUNGAGUNG
Meski tengah menjadi harapan besar bagi masyarakat terkait dengan program-program pemerintah, tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah yang berbasis elektronik (E-Governmen) realitanya masih dianggap tertinggal jika dibandingkan Negara-negara lain dikawasan regional/ASEAN dan sekitarnya. Disamping kondisi eksternal seperti tersebut diatas ditingkat internal sendiri masih terjadi ketidakmeratanya penyelenggaraan E-Government terkait pelayanan publik diseluruh wilayah Indonesia. Merujuk survey yang dilakukan PBB yang berjudul “E-Government Survey 2014”, Indonesia berada pada peringkat 106 dari 193 negara di dunia dalam hal prosess adopsi pelaksanaan pemerintahan yang berbasis elektrik/digital. Meskipun Indonesia cukup lama menempuh langkah-langkah tersebut namun peringkatnya secara internasional masih jauh. Permasalahan lain seperti masalah kesenjangan daerah yang tak kunjung selesai, belum meratanya jaringan internet (tingkat desa), transparansis pemerintah dalam hal pengawasan kinerja juga banyak berpengaruh. Banyak keuntungan sebenarnya dengan lebih meningkatkan penerapan E-Government dimasa mendatang dalam skala nasional, yang dalam waktu dekat bisa dirasakan ialah pelayanan publik E-KTP secara digital menjadi semakin prima demi kemajuan masyarakat bersama.
EVALUASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DARI TAMAN ALOON – ALOON KABUPATEN TULUNGAGUNG
Tatkala industrialisasi pesat berkembang hingga di aras lokal, kualifikasi yang dapat ditawarkan pada kelompok ini pada umumnya hanya sebatas pekerja kasar. Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 banyak sekali kegiatan ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal salah satunya pedagang kaki lima. Perkembangan kota secara pesat (rapid urban growth) yang tidak disertai dengan pertumbuhan kesempatan pekerjaan yang memadai mengakibatkan kota-kota menghadapi berbagai ragam problem sosial yang sangat pelik (Alisjahbana, 2003). Tumbuh suburnya sektor ekonomi informal kota adalah jawaban dari kondisi tersebut. Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain hal keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan Kota. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, senantiasa melakukan penataan dan memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima, agar PKL dalam menjalankan kegiatannya tidak menganggu keindahan dan kenyamanan kota dan menjaga keseimbangan kegiatan PKL dengan kepetingan umum.Dalam upaya penataan pedagang kaki lima, langkah besar pernah dilakukan Pemerintah Kabupan Tulungagung yaitu pada saat relokasi pedagang kaki lima aloon-aloon Tulungagung ke pujasera pasar ngemplak dan dilanjutkan dengan relokasi ke area Ngrowo Water Front yang berada di seputar sungai Ngrowo Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk memperindah kota dengan menata keberadaan pedagang kaki lima tersebut. Akan tetapi pedagang kaki lima juga membutuhkan tempat sebagai ruang sosial yang justru seringkali tidak diindahkan di dalam perencanaan kota sehingga tidak jarang penataan ini malah menimbulkan penolakan dari pedagangan sendiri karena malah menjauhkan mereka dari keramaian kegiatan perekonomian masyarakat. Melihat dilema dalam penataan pedagang kaki lima ini maka diperlukan strategi di dalam penataan pedagang kaki lima agar bisa tetap bertahan dan tidak menggangu di dalam perencanaan kota mengingat PKL juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Pemerintah daerah juga perlu melibatkan pihak lain di dalam pemberdayaan sektor informal ini agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.
Seiring perkembangan global di era informasi, keberadaan masyarakat mengalami pergeseran pola yang dinamis. Kehadiran hasil karya manusiadi bidang teknologi informasi menjadi karakteristik dimana masyarakat diera sekarang dikenal sebagai masyarakat informasional. Akan tetapi belum semua masyarakat mampu mengelola informasi dengan baik. Dengan kata lain masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya sebuah informasi. Sebagai tanggapan fenomena di atas maka lahirlah pemikiran baru dibidang informasi yang dikenal dengan Sistem informasi Manajemen.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISIKINAN
Pembangunan haruslah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Masalah kemiskinan yang merupakan kelompok rentan dan meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas yang akan membawa pengaruh negative seperti bangsanya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia. Karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan yang adil tanpa mengecualikan rakyat miskin diperlukan kemandirian dengan cara membudayakan masyarakat dengan potensi yang dimiliki agar dapat dikembangkan.
PEMBERDAYAAN DAN SOCIAL CAPITAL PADA PETANI TEMBAKAU DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK
Hasil analisa kesejarahan pola produksi tembakau dan pola hubungannya yang dibangun dalam aksi, reaksi dan jaringan untu
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA
Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etikan dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: apa pengertian media sosial, apa dampak media sosial terhadap masyarakat di Indonesia dan apa pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap / eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok – kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma – norma yang ada.