Yustitiabelen

Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa UBHI PGRI Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian.

Dewi Novigawati , Andreas Andrie Djatmiko — Tue, 30 Jan 2024 11:19:20 +0700

Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengkaji dan menganalisa kesesuaian pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rusunawa Universitas Bhinneka PGRI sesuai prinsip-prinsip hukum perjanjian. Metode yang dipakai ialah yuridis normatif. Teknik analisis dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil riset ini ialah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rusunawa Universitas Bhinneka PGRI telah ditetapkan oleh pengelola, ternyata penyewa tidak memenuhi banyak kewajiban dan banyak ketentuan perjanjian yang tidak dilaksanakan keduanya. Terdapat tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh pihak penyewa dan tidak adanya sanksi yang tegas oleh pengelola untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat.

Jeane Neltje Saly, Majolica Ocarina Fae, Lamsiur Kinanti, Gracia Gracia — Tue, 30 Jan 2024 00:00:00 +0700

Penggunaan hak Free, Prior, Informed Consent (FPIC) oleh masyarakat adat untuk menentukan nasib mereka sendiri, terutama terkait hak atas tanah dan wilayah mereka berdasarkan pertalian adat dan hubungan sejarah, menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini. Kepastian keputusan yang berdasar prinsip FPIC, keterlibatan pihak luar dan pemahaman yang baik dari masyarakat adat tentang prosedur pengambilan keputusan dan implikasinya diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan keragaman tingkatan pengakuan hak masyarakat adat terhadap tanah dan penerapan prinsip FPIC di berbagai negara, sesuai dengan hukum masing-masing negara. Masyarakat adat dapat memastikan proses berbasis FPIC berjalan dengan baik melalui persiapan proaktif dan pengambilan keputusan yang hati-hati. Prinsip FPIC diharapkan menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjaga hak-hak dan kehidupan masyarakat adat serta memberikan mereka kebebasan menentukan nasib sendiri.

Penguatan Nilai Pancasila dan Perlindungan Hukum Korban Perundungan Guna Meredam Perundungan di Era digital.

Asep Setiwawan, Qurotul Aini, Listinia Wardhani, M. Abdul Roziq Asrori — Tue, 30 Jan 2024 13:57:23 +0700

Pemanfaatan internet pastinya memberikan perubahan, bisa perubahan positif ataupun negatif. Perundungan atau lebih viral dengan istilah bullying juga kerap terjadi di era digital sekarang. Dimana perbuatan tersebut iaah salah satu contoh delik pidana di dunia cyber. Perundungan dalam dunia digital kini bisa diibaratkan senjata ampuh pembunuhan karakter targetnya dengan menyebarluaskan bullying scara masif tanpa belas kasihan. Nilai Pancasila pada perundungan berperan penting guna memperbaiki moral dan perilaku seseorang dan perlunya Perlindungan Hukum korban perundungan agar supaya kasus perundungan tidak menjadi masif. Penguatan Nilai Pancasila dan Perlindungan Hukum Korban Perundungan Guna Meredam Perundungan menjadi tujuan utama daam artikel, yang mana muara akhirnya iaah meredam dan menurunkan maraknya perundungan digital. Metode hukum normatif dalam riset yang dilakukan periset dengan cara mempelajari materi pustaka ataupun informasi sekunder yang terdiri dari materi hukum utama, materi hukum sekunder serta materi hukum tersier. Berupa apapun perundungan di dunia digital harus diredam dan dihapuskan. Pendoktrinan nilai-nilai Pancasila harus di-blow up terus-menerus pada semua lapisan masyarakat untuk meredam dan menghapuskan segala bentuk perundungan di era digital.

Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Papua

Dinar Wahyu — Tue, 30 Jan 2024 14:27:05 +0700

Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memiliki kewenangan tambahan, khususnya berkaitan dengan aliran dana, sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan dalam pemberian perlindungan hukum bagi para whistleblower pada peraturan daerah, khususnya di Provinsi Papua, sebagai salah satu aksi pencegahan dan penanganan korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil pembahasan yang didapatkan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup pemerintahan Provinsi Papua dapat dilakukan penerapan whistleblowing system. Penyelenggaraan whistleblowing system yang mapan harus diikuti dengan perlindungan hukum terhadap para whistleblower dengan pembentukan produk hukum di Provinsi Papua, aparat penegak hukumnya, dan budaya yang mendukung sehingga meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pemerintahan Provinsi Papua.

Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina.

Muhammad Hendry Devano, Mirsa Astuti — Wed, 31 Jan 2024 11:22:32 +0700

Serangan rumah sakit di wilayah Palestina adalah kejahatan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan belum ada seorang pun yang diadili atas kejahatan ini dan perang selama 76 tahun telah menjadi tidak terkendali sehingga mengakibatkan korban perang bagi warga sipil dan anak-anak Palestina. Tujuan dari penelitian ini difokuskan untuk mencari tahu mengapa Dewan Keamanan PBB tidak melakukan penegakan Hukum Internasional dengan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas penyerangan rumah sakit di Palestina. dan Untuk mengetahui Peran Hukum Internasional dalam Perang Palestina-Israel, metode yuridis normatif merupakan metode untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian ini dengan pendekatan kasus dan pendekatan sejarah hukum. Kajian ini menyimpulkan bahwa hak veto Dewan Keamanan PBB patut dipertimbangkan kembali sebagai syarat utama bagi ICC untuk mengadili kejahatan perang dan kemanusiaan yang dilakukan dalam konflik Palestina dan Israel dengan dibuktikan melalui ilmu pengetahuan ilmiah.

Kedaulatan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Bermoral Menuju Kemakmuran Rakyat.

Ronny Winarno, Endang Retnowati, Ardhiwinda Kusumaputra — Wed, 31 Jan 2024 15:29:34 +0700

Pengaturan pengelolaan sumber daya air mencerminkan aspek hukum kedaulatan negara yang meliputi nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan mutlak, sehingga negara bertanggung jawab untuk to respect, to protect dan to fulfill sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XI/2013, pola pengaturan tersebut menggunakan konsep keseimbangan kepentingan, sebab peran sumber daya air sebagai modal pembangunan sekaligus penopang kehidupan (dalam UU No. 17 Tahun 2007). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis harmonisasi hukum pengaturan pengelolaan sumber daya air yang bermoral guna menciptakan kemakmuran rakyat. Metoda penelitian ini penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisisnya menggunakan metode induktif dan pisau analisisnya teori negara kesejahteraan. Hasil penelitiannya, kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya air dilandasi politik hukum keseimbangan kepentingan antara aspek demokrasi, nilai dasar dan pelestarian lingkungan. Sehingga pengelolaan sumber daya air adalah bermoral dan menjamin hak rakyat atas air menuju kemakmuran.