Main Article Content

Abstract

                                                  ABSTRAK

Pelayanan dalam sektor publik lebih berorientasi pada atasan, membelanjakan dari pada menghasilkan sehingga kurang memperhatikan kepentingan dinamika dan mobilitas masyarakat. Konsep NPM berupaya memasukkan unsur privat kedalam sektor publik sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan pendapatan disektor publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan transportasi publik, upaya untuk meningkatkan pendapatan, strategi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung serta merekomendasikan model pelayanan transportasi publik dalam perspektif NPM. Kajian pelayanan dalam perspektif NPM ini diharapkan dapat mengutakan aplikasi NPM dalam sektor publik sehingga pendekatan NPM benar-benar dapat berkembang disemua sektor publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, pendekatannya studi kasus sehingga mampu merekontruksi teori yang bermula dari data yang ada.

Hasil temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa perspektif NPM telah dipernekalkan di Dishub Kabupaten Tulungagung namun belum dilaksanakan secara maksimal. Pelayanan transportasi publik dalam perspektif NPM sangat ditentukan dari: 1) Kualitas pelayanan yang diukur melalui realiability, responsibility, empathy, accountability dan comfort yang ditetapkan sesuai keinginan masyarakat dan konsisten dalam pelaksanaan dan pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran 2) Upaya peningkatan pendapatan yang ditentukan oleh identifikasi sumber-sumber penerimaan yang berasal dari retribusi ijin usaha/trayek, pengujian kendaraan bermotor, parkir, terminal dan hasil pengelolaan bus sekolah. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. 3) Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dilakukan dengan a) Revitalisasi organisasi untuk mencapai format organisasi yang sesuai antara tugas dan tanggung jawab melalui reformasi struktur dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) yang profesional b) Meningkatkan partisipasi masyarakat baik internal maupun eksternal untuk terlibat dalam pelayanan publik. c) meningkatkan fasilitas pendukung 4) Faktor yang mendukung adalah lingkungan kelembagaan, kondisi sumberdaya aparatur birokrasi dan insentif yang harus dimanfaatkan dalam pelayanan. Sedangkan faktor yang menghambat adalah budaya patrimonial, perkembangan tehnologi dan harga/tarif yang harus dikendalikan agar mempu meningkatkan kualitas pelayanan Dishub Tulungagung.

Penelitian ini merekomendasikan model pelayanan publik dalam perspektif NPM sebagai berikut: 1) Mendasarkan pada konsep yang relevan yaitu konsep NPM dan pelayanan publik 2) Menekankan pada manajemen yang berorientasi pelayanan publik yang dikembangkan NPM dari makna managerialisme yang merujuk pada pengelolaan sektor swasta ke sektor publik dengan menekankan pada pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada hasil. 3) manajemen pelayanan publik mencakup proses pelayanan, strategi pencapaian kepuasan publik dan pendapatan bagi Dishub Tulungagung. 4) Dalam penetapan model masing-masing unsur saling terkait dan menguatkan satu sama lain sehingga layak digunakan.

Untuk mewujudkan pelayanan publik dalam perspektif NPM maka Dishub Tulungagung sebagai lembaga pelayanan dan penghasil harus mampu memberi pelayanan yang berkualitas dan meningkatkan pendapatannya. Perlu dilakukan reformasi struktur dan peningkatan kualitas SDM yang profesional. Intensifikasi dan ekstensifikasi dijalankan secara efektif. Mempertimbangkan strategi yang tepat dan faktor yang mendukung serta mengantisipasi faktor yang mendukung serta mengantisipasi faktor penghambat sehingga memberikan kepuasan kepada publik sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

Keywords

Pelayanan Publik NPM Transportasi Publik

Article Details

How to Cite
Muharsono, M. (2017). PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF NPM. Publiciana, 10(1), 133-151. https://doi.org/10.36563/publiciana.v10i1.105

References

  1. Berry, LeonardL; Parasuraman, 1991. Marketing Service, Competing Trhrough Quality, The Free Press, New York.
  2. Hughes O. 1994. Public Management and Administration: An Introduction. N.Y., New York: St. Martin Press.
  3. Kaho, Josef Riwu. 2000. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. FISIPOL-UGM Yogjakarta.
  4. Koeswara, E. 2000. Makna Otonomi Daerah Bagi Negara Kepulauan Seperti Indonesia dan Prospeknya Dalam Abad 21. Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 10 Tahun 2000. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. Hal 17-27, Jakarta.
  5. Mamesah, D.J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
  6. Moenir. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta.
  7. Orborn, David dan Ted Gaebler. 1997. Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government) Menstranformasikan Semangat Wirausaha Kedalam Sektor Publik. Penterjemah Abdul Rasyid Pustaka Binamas Pressindo. Jakarta.
  8. Osborne, D. And P. Plastrik. 1996. Banishing Bureaucracy: The five Strategy for Reinventing Government. Addson Wasley Publishing. Campany. Inc. California. Mulyawati (editor), 1997 David Osborne and Peter Plastrick. R. Abdul (Penterjemah). 2000. Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. PPM. Jakarta.
  9. Rhodes, R.A.W. 1996. The New Governance Governing Without Government Political Studies. Vol. XLIV.
  10. Tjiptono F. Chandra. 1997. Service Quality and Satisfaction. Andi Offset. Yogyakarta.
  11. Westra, Pariata. 1980. Hubungan Kerja Kemanusiaan (Human Relations). Balai Pembinaan Administrasi Akademik Administrasi Negara. Yogyakarta.
  12. Wisnu, UR. Dicky dan Siti Nurhasanah. 2005. Teori Organisasi: Struktur dan Desain. Edisi 2. UMM Press. Malang.
  13. Yasid. 2005. Pemasaran Jasa: Konsep dan Implementasi. Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.