Article Sidebar

Submitted
Aug 20, 2022
Accepted
Aug 29, 2023
Published
Aug 29, 2023
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 155 Download : 329

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

This writing aims to find out how the method of proof is implemented against the perpetrators of acts of non-physical violence (bullying) according to Article 80 paragraph (1) of Law No. 35 of 2014 and what concrete steps are taken by law enforcers (police) to implement the method of proof against non-physical violence (bullying). This writing research method is qualitative and normative. Data collection techniques include observation, interviews, documentation. With the observation method used by researchers to obtain actual data from the actual conditions that occur. The documentation method itself is used to find data and circumstances related to the object of this research. The results of this study revealed the implementation of the method of proof against the perpetrators of non-physical violence (bullying) and what concrete steps were taken by law enforcers (the police) to implement this method of proving non-physical violence (bullying). letter to the realm of visas This proof is carried out by psychologists, psychiatrists and counselors by conducting interviews with victims of verbal bullying. In addition, the support of those closest to the victim of bullying can also provide positive motivation for the victim to get through it all. If you experience psychological violence, that will be used as evidence later.

Keywords

Implementasi Metode Pembuktian Perbuatan Kekerasan Non Fisik (Bullying) Unit PPA Polres Tulungagung Implementation of Evidence Methods Non-Physical Violence (Bullying) Tulungagung Police PPA Unit

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. Hak cipta atas artikel apa pun dipegang oleh penulisnya.
2. Penulis memberikan jurnal, hak publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk membagikan karya dengan pengakuan atas kepenulisan dan publikasi awal karya tersebut dalam jurnal ini.
3. Penulis dapat membuat pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan dari publikasi awalnya di jurnal ini.
4. Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena hal itu dapat mengarah pada pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan.
5. Artikel dan materi terkait yang diterbitkan didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

How to Cite
effa twintasari, & Andreas Andrie Djatmiko. (2023). Implementasi Metode Pembuktian Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Non Fisik (Bullying) Menurut Pasal 80 AYAT (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Unit PPA Polres Tulungagung). Yustitiabelen, 9(2), 106-119. https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i2.558
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

References

  1. Djatmiko, Andrie, A. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Menurut UU No. 35 Tahun 2014. (35).
  2. Eddy as. Hiariej 2012a. Teori & Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
  3. Eddy as. Hiariej 2012b. Teori & Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
  4. Hamzah, A. 2011. KUHP & KUHAP Cetakan ke 17. Jakarta: Rineka Cipta.
  5. Intan Fajar Mustikasari, S.P. n.d. Psikiater, Wawancara dengan Psikiater Via Google form, 9 Juli 2022.
  6. Iptu Retno Pujiarsih., SH., M. n.d. KANIT PPA Polres Tulungagung, Wawancara dengan Peneliti di Polres Tulungagung, 22 Juli 2022.
  7. Kaelani 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.
  8. Kartianti, S. 2017. Peran konselor dalam mengurangi perilaku bullying siswa di sekolah. Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan Kependidikan, 1(1): 34–37. Tersedia di http://journal.unhena.ac.id/index.php/HibSos/article/view/30.
  9. Kemensesneg, R. 2014. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak, 48. Tersedia di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.
  10. Koesnan, R.. 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Sumur, Bandung.
  11. Liputan 6 2005. Gara-Gara Sering Diejek, Vivi Gantung Diri. Tersedia di http://news.liputan6.com/read/105426/gara-gara-sering- diejek-vivi-gantung-diri.
  12. M. Nasir Djamil 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
  13. Mdl Sofyan & Abd. Asis 2014. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.
  14. Muhammad Farhan Abdillah, I.S. 2022. Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana. Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(8.5.2017): 99–117.
  15. Nurrahmayanti, S., Muhammad, A., Anwar, U. & Pemasyarakatan, P.I. 2021. Yuridis Dan Ekologi Pada Bapas Kelas II Mataram. 8(6): 1601–1612.
  16. R.Soebolo n.d. Pakar Hukum, Wawancara dengan Peneliti di Rumah Bapak R.Soebolo Rejoagung Tulungagung, 29 Juni 2022.
  17. Sejiwa Tim 2008. Bullying: Panduan bagi Orang Tua dan Guru Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan. Jakarta: Grasindo.
  18. Sugiyono 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
  19. Zakiyah, E.Z., Humaedi, S. & Santoso, M.B. 2017. Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 4(2): 324–330.
  20. Peraturan
  21. Presiden Republik Indonesia 2012. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lex Et Societatis, (153): 39.
  22. Presiden Republik Indonesia 2022. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.