Article Sidebar

Submitted
Aug 20, 2022
Accepted
Aug 30, 2023
Published
Aug 30, 2023
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 289 Download : 1361

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

The purpose of this study is to determine the legal power of a building lease agreement without a written agreement based on it and the implementation of a building lease agreement in accordance with Article 1320 in conjunction with Article 1548 of the Indonesian Civil Code. The method and technique used in research to collect data through observation, interviews, and documentation is known as qualitative descriptive. Using the observation method, researchers obtain data about the actual condition of the rented building and the surrounding environment. The documentation method itself seeks data and conditions related to the object of research. The interview method is used to obtain direct information from sources to find out about the issues discussed in the study. Based on the results of the research, it can be concluded that the legal force regarding the building lease agreement without the basis of a written agreement and the implementation of the building lease agreement is related to the education and implementation of the agreement on leasing so that it is not against the law between the lessee and the lessee.

Keywords

Kekuatan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Legal Strength Agreement Leasing

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. Hak cipta atas artikel apa pun dipegang oleh penulisnya.
2. Penulis memberikan jurnal, hak publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk membagikan karya dengan pengakuan atas kepenulisan dan publikasi awal karya tersebut dalam jurnal ini.
3. Penulis dapat membuat pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan dari publikasi awalnya di jurnal ini.
4. Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena hal itu dapat mengarah pada pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan.
5. Artikel dan materi terkait yang diterbitkan didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

How to Cite
oki yunice, Andreas Andrie Djatmiko, & Ajar Dirgantoro. (2023). Kekuatan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanpa Dasar Perjanjian Tertulis Ditinjau Pasal 1320 Jo Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yustitiabelen, 9(2), 120-132. https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i2.556
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

References

  1. Abdullah, Z. 2010. Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian. Jurnal Lex Specialis, (11): 20–25.
  2. Ana, D. & Hanim, L. 2021. Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Application Of The Principle Of Consensualism In House Renting Agreements. 267–279.
  3. Arsawan, I.G.Y. 2019. FORCE MAJEURE DALAM AKTA SEWA MENYEWA ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR : 23 / PDT . G . S / 2019 / PN PAL ).
  4. Indonesia, U.H.P., Andrie, A., Setyaningrum, F. & Zainudin, R. 2021. Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek ( Kitab. 1(7): 1–10.
  5. Perlu, H.Y., Oleh, D., Dalam, N. & Hanapiah, Y. 2018. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat... (Yogi Hanapiah) Vol 5 No 1 Januari 2018. 5(1): 112–116.
  6. Purnayasa, A.T. 2019. Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. Acta Comitas, 3(3): 395.
  7. Sciences, H. 2016. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko). 4(1): 1–23.
  8. Sinaga, N.A. 2018. PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM. 7(2): 107–120.
  9. Tjoanda, M. 2010. Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Sasi, 16(4): 43–50.
  10. Yuniarlin, W.Y.L.& P. 2020. Kekuatan Hukum Perjanjian Dibawah Tangan yang Didaftarkan (Waarmerken) di Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Slmn ). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference, 2020(2015): 599–608.
  11. Peraturan
  12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602
  13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
  14. Wawancara
  15. Andrea Andrei Djatmiko, Wawancara, Pakar Hukum
  16. R.Soebolo, Wawancara, Pakar Hukum