Article Sidebar
Downloads
Main Article Content
Abstract
Abstrak. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memunculkan sebuah ide atau gagasan baru yang berupa sebuah metode dengan sebutan sistem paket murni. Metode ini metode muncul dengan latar belakang adanya beberapa persoalan yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 lalu, salah satu penyebab persoalan itu adalah banyaknya jumlah penggunaan 5 (lima) kertas suara yang dicoblos berdampak pada banyak hal. Melalui penggunaan metode penelitian lapangan yang diterapkan, harapanya akan diperoleh sebuah data yang valid dengan tujuan untuk suatu temuan, pembuktian, dan pengembangan pengetahuan sehingga ke depannya akan bisa dipergunakan dalam melakukan pemecahan serta sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di lapangan.
Hasil yang berupa ide atau gagasan dengan nama sistem paket murni ini nantinya bisa menjadi sebuah masukkan dalam merancang suatu kebijakan terkait tata cara pelaksanaan pemilu serentak yang akan diselenggarakan diwaktu yang akan datang untuk meminimalisir resiko persoalan yang akan terjadi dan mewujudkan efisiensi biaya logistik penyelenggaraan pemilu serentak.
Abstract. The purpose of writing this article is to bring up a new idea or idea in the form of a method called a pure package system. This method emerged against the background of several problems that occurred in the holding of the simultaneous general election in 2019, one of the causes of the problem was the large number of uses of the 5 (five) ballot papers that were punched which had an impact on many things. Through the use of applied field research methods, it is hoped that valid data will be obtained with the aim of finding, proving, and developing knowledge so that in the future it can be used in solving problems and as a solution to solve a problem in the field.
The results in the form of ideas or ideas with the name of a pure package system can later become an input in designing a policy related to the procedures for holding simultaneous elections to be held in the future to minimize the risk of problems that will occur and realize logistics cost efficiency in holding simultaneous elections.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
1. Hak cipta atas artikel apa pun dipegang oleh penulisnya.
2. Penulis memberikan jurnal, hak publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk membagikan karya dengan pengakuan atas kepenulisan dan publikasi awal karya tersebut dalam jurnal ini.
3. Penulis dapat membuat pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan dari publikasi awalnya di jurnal ini.
4. Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena hal itu dapat mengarah pada pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan.
5. Artikel dan materi terkait yang diterbitkan didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
References
- Aswari, A. (2018). PeranGanda Administrator sebagai Mediator dalam Sengketa Transaksi Ponsel Bekassecara Online. JurnalIlmiah Kebijakan Hukum, 12(3), 259-274. DOI: 0.30641/kebijakan.2018.V12.259-274
- Sugiyono, (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, U. (2010). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per-Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Seluruh Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.