Etika Pelayanan Publik dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Babakan Kota Tangerang

Rizky Anisa

doi:10.36563/publiciana.v18i01.1200

Authors

Rizky Anisa a:1:{s:5:"en_US";s:39:"Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang";}

DOI:

https://doi.org/10.36563/publiciana.v18i01.1200

Keywords:

Etika, Pelayanan Publik, dan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika pelayanan publik dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Babakan Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pelayanan publik dalam pelayanan administrasi kepndudukan di Kelurahan Babakan Kota Tangerang berdasarkan 4 indikator etika pelayanan terutama dari segi keadilan dan kesetiaan masih belum cukup baik dan perlu ditingkatkan. Hal ini didasarkan dari beberapa pernyataan masyarakat yang masih merasakan nepotisme dalam pelayanan serta pegawai yang kurang disiplin ketika jam kerja berlangsung. Namun dari segi persamaan hak dan pertanggungjawaban sudah cukup baik, hal tersebut didasarkan dari puasnya masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh pegawai.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BUKU
Prof. Dr. Lexy J. Moleong. M.A. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Cetakan Ke-32. Bandung.
Prof. Dr. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan Ke-25. Bandung : Alfabeta
Prof. Dr. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta.
Prof. Dr. Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta, 2017

JURNAL
Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Bramantyo Tri, 2019 Etika Pelayanan Publik di Indonesia,1,59. Journal of Governance Innovation, 1(1), 59–76.
Destiani Putri Utami. (2021). Iklim Organisasi Kalurahan Dalam Perspektif Ekologi. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.1 No. 12
Deswita, Y., & Ernawati. (2012). Etika Pelayanan Publik Pada Kantor Pajak Unit Pelayanan Pendapatan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 1–11. https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/406
Endah, K. (2020). 1088-4273-1-Pb. Etika Pemerintah Dalam Pelayanan Publik, 141–151.
Ibrahim, M., & Udin, E. (2016). Etika Aparat Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Kecamatan Panca Rijang. AkMen JURNAL ILMIAH, 512–529. http://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/66%0Ahttp://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/download/66/69
Kaimana, K. (2021). Pelayanan Perekaman E-Ktp (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil) Skripsi Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Oleh Kabran Jadidah Pical Universitas Islam Malang.
Lontoh, G., Kasenda, V., & Kairupan, J. (2019). Etika pemerintahan dalam pelayanan publik (studi di Kantor UPTD Samsat Tondano Kabupaten Minahasa). Jurnal Eksekutif, 1. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26250%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/26250/25877
Lubis, A. D. (2016). Etika Pelayanan Publik di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau. 1–23.
Novianti, R. (2016). Implementasi Standar Pelayanan Minimal Administrasi Kependudukan Di Kantor Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. http://lib.unnes.ac.id/27594/
Nurazizah. (2020). Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 5–24.
Priyatno. (2018). Jurnal Mimbar Justitia. Jurnal Mimbar Justitia, 881–889.
Safriadi. (2021). Pelayanan Administrasi Kependudukan di Gampong Keumumu Hulu Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan.
Setiawan, D., & Kurniasih, N. C. (2020). Pengaruh Biaya Bahan Baku Dan Biaya Tenaga Kerja Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Satwa Prima Utama. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 11(April), 55–64.
Sundaro, H. (2022). Positivisme Dan Post Positivisme: Refleksi Atas Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Perencanaan Kota Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian. Modul, 22(1), 21–30. https://doi.org/10.14710/mdl.22.1.2022.21-30
Wawan, W., & Mayrudin, Y. M. (2020). Etika Pejabat Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 2(1), 1–17. https://doi.org/10.24076/jspg.2020v2i1.192

DOKUMEN :
Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (pp. 1-77).
Menpan. (2003). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/ΚΕΡ/Μ.PAN/2003 (pp. 1-32).
Peraturan Pemerintah RI. (2004). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Vol. 101, http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependukan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40202

WEBSITE :
Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si. (2010) Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. GEMA (Media Informasi dan Kebijakan Kampus) https://uin-malang.ac.id/w/1416650876 (Diakses pada, Senin 23 Januari 2024)