PERAN BPSK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN PASAL 45 UU PERLINDUNGAN KONSUMEN: STUDI KOTA MALANG

Abstract

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Malang, serta menganalisis berbagai kendala yang dihadapi beserta upaya yang dilakukan oleh BPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Kota Malang telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui penyelesaian sengketa konsumen dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih mengalami sejumalah tantangan seperti kurangnya fasilitas dan infrastruktur, jumlah SDM yang terbatas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya itikad baik pelaku usaha, serta lemahnya koordinasi lintas instansi terkait eksekusi putusan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BPSK Kota Malang melakukan berbagai upaya antara lain peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi hukum kepada masyarakat, pembinaan pelaku usaha, dan penguatan kerja sama dengan lembaga terkait.

Abstract. This study aims to examine the implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in Malang City, as well as to analyze the various obstacles encountered and the efforts made by BPSK in carrying out its duties and functions. This research employs a sociological juridical approach with data collection methods conducted through literature studies and interviews. The results indicate that BPSK Malang City has carried out its functions in accordance with statutory regulations through consumer dispute resolution mechanisms, namely conciliation, mediation, and arbitration. Nevertheless, its implementation in practice still faces several challenges, such as inadequate facilities and infrastructure, limited human resources, low public legal awareness, lack of good faith from business actors, and weak inter-agency coordination regarding the execution of decisions. To address these obstacles, BPSK Malang City has undertaken various efforts, including improving human resource capacity, conducting legal awareness campaigns for the public, providing guidance for business actors, and strengthening cooperation with related institutions.