ANALISIS HUKUM KEABSAHAN PELELANGAN BARANG JAMINAN KREDIT RAMPASAN NEGARA YANG DILEKATI DENGAN FIDUSIA DI INDONESIA

Abstract

Abstrak. Putusan pengadilan dan akta fidusia memiliki kekuatan eksekutorial setara, memungkinkan pelaksanaan langsung tanpa proses peradilan tambahan. Sita eksekutorial dilakukan pengadilan untuk menyita aset pihak yang kalah setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permasalahan timbul ketika barang rampasan negara dilelang, namun masih terikat jaminan fidusia. Penelitian ini membahas: (1) Apa yang menjadi dasar hukum dalam pelelangan barang rampasan negara yang masih dilekati oleh jaminan fidusia? (2) Bagaimana kekuatan hukum Lelang barang rampasan negara yang dilakukan tanpa adanya identitas barang yang akan dilelang, dimana identitas barang tersebut digunakan sebagai jaminan dan dilekati fidusia? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan. Landasan hukum lelang barang sitaan negara yang terikat fidusia diatur dalam PMK No. 13/PMK.06/2018, PMK No. 199/PMK.06/2022, dan Peraturan Kejaksaan No. 10 Tahun 2019, yang menegaskan putusan pengadilan sebagai dasar pelaksanaan lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang tetap sah meskipun identitas barang tidak lengkap, namun berpotensi menimbulkan sengketa di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus untuk mempertegas kedudukan akta fidusia dalam konteks pelelangan barang rampasan negara.

Abstract. Court judgments and fiduciary deeds have equal executorial power, allowing for immediate enforcement without additional judicial proceedings. Executorial seizure is carried out by the court to confiscate the losing party's assets after the verdict is legally binding. Problems arise when state confiscated goods are auctioned, but are still bound by fiduciary guarantees. This research discusses: (1) What is the legal basis for the auction of state booty that is still attached by fiduciary guarantee? (2) What is the legal force of the auction of state booty carried out without the identity of the goods to be auctioned, where the identity of the goods is used as collateral and attached by fiduciary? The method used is normative legal research with a statutory approach. The legal basis for the auction of state confiscated goods bound by fiduciary is regulated in PMK No. 13/PMK.06/2018, PMK No. 199/PMK.06/2022, and AGO Regulation No. 10 of 2019, which emphasizes court decisions as the basis for conducting auctions. The results show that the auction remains valid even though the identity of the goods is incomplete, but it has the potential to cause disputes in the future. Therefore, special regulations are needed to emphasize the position of the fiduciary deed in the context of the auction of state booty.