Main Article Content
Abstract
ABSTRAK
Kesehatan adalah hak dan investasi, semua warga negara berhak atas kesehatannya. Pelayanan kesehatan terhadap segenap warga negara adalah menjadi tanggung jawab pemerintah seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik. Namun tidak dapat dipungkiri bila pelayanan kesehatan khususnya dari sektor publik masih banyak kendala dan hambatan terutama dalam hal mutu pelayanan.
Permasalahan dari penelitian ini adalah; 1) bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan publik di UPTD Puskesmas Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?, 2) bagaimanakah tingkat mutu pelayanan publik di UPTD Puskesmas Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
Pelayanan kesehatan terhadap segenap warga negara adalah menjadi tanggung jawab pemerintah seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik. Moenir (1992) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di Pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa.
Hasil penelitian tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan pada kategori baik, mutu pelayanan publik kategori baik dengan memperthatikan unsur kecepatan pelayanan, unsur keadilan, unsur kedisiplinan, unsur kepastian biaya pelayanan serta kepastian jadwal pelayanan merupakan unsur yang masih perlu untuk ditingkatkan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum nilai unsur pelayanan di UPTD Puskesmas Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sudah baik walaupun masih diperlukan peningkatan kinerja dari para petugas .
Keywords
Article Details
1. Hak cipta atas artikel apa pun dipegang oleh penulisnya.
2. Penulis memberikan jurnal, hak publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons yang memungkinkan orang lain untuk membagikan karya dengan pengakuan atas kepenulisan dan publikasi awal karya tersebut dalam jurnal ini.
3. Penulis dapat membuat pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan dari publikasi awalnya di jurnal ini.
4. Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena hal itu dapat mengarah pada pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan.
5. Artikel dan materi terkait yang diterbitkan didistribusikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
References
- Arikunto, S, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Azrul, 1996, Pengantar Administrasi Kesehatan, Jakarta: PT Binarupa Aksara.
- Dwiyanto, Agus, Partini, Ratmito, Wicaksono, Bambang, Tamtiari, Wini, Kusumasari, Beveola, nuh, Muhammad, 2002, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, diterbitkan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Galang Printika, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2003, Reformasi Tata pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat studi Kepedudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Feigenbaum, 1997, Total Quality Control, Third Edition, Mc Graw Hill Book, Singapore.
- Gasperz, Vincent, 1997, Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Keban, Yeremias T., 1995, Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan, Makalah disajikan pada seminar sehari Kinerja Organisasi Publik, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Kepmen PAN No. 25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Kepmen PAN No. 63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.
- Kotler,P, 1999. Marketing Manajement, Jakarta, Prenhalindo.
- Mansur, T, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Moenir, 2002, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara
- Moleong, Lexi J., 2000, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mote, F, 2008, Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Di Puskesmas Ngesrep Semarang, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Muninjaya, G.A, 2004, Manajemen Kesehatan, Edisi 2, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Parasuraman A, Valarie A Zeithaml & Leonard L. Berry, 1988,” Reassesment of ExpectationAs A Comparison Standart In Measuring Servive Quality: Implications For Futher Research”, Journal Of Marketing, Vol 58
- Rahayu, Amy Y.S. 1997. Fenomena Sektor Publik dan Era Service Quality Servqual), dalam Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi
- Skelcher, 1992, Managing For Service Quality, Longman Group, U.K.Lpd, London.
- Sudarmayanti, 2010, Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja, Mandar Maju, Bandung.
- Stoner, 1996, Manajemen. Jilid 1, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Tjiptono, F, 2000, Perspektif Manajemen dan Pemasaran Kontemporer, Penerbit Andi, Yogjakarta.,2001,
- Prinsip-Prinsip Total Quality Service (TQM), Penerbit Andi, Yogjakarta.
- , 1997, Strategi Pemasaran, Penerbit Andi, Yogjakarta.